INFRASTRUKTUR.NEWS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga 5 Oktober 2026, sebanyak 1.024 infrastruktur di delapan kabupaten/kota telah masuk dalam penanganan, dengan pemulihan jaringan jalan, jembatan, dan infrastruktur sumber daya air dilaporkan mencapai 100 persen.
Sementara itu, perbaikan fasilitas pelayanan dasar dan prasarana strategis masih berlangsung untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pemulihan infrastruktur di Pulau Flores tidak hanya berorientasi pada perbaikan kerusakan, tetapi juga pada peningkatan ketahanan bangunan terhadap risiko bencana.
Pendekatan tersebut menerapkan prinsip build back better, yakni membangun kembali infrastruktur dengan kualitas yang lebih baik, aman, dan mampu menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Jalan dan Jembatan Kembali Berfungsi
Pada sektor konektivitas, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah memastikan 20 ruas jalan terdampak tetap dapat digunakan. Penanganan dilakukan terhadap 89 titik longsor dan lima titik patahan yang mengganggu kondisi jalan.
Selain jalan, sebanyak 14 jembatan terdampak juga telah kembali difungsikan, termasuk sejumlah bangunan pelengkap berupa gorong-gorong atau duiker. Dengan langkah tersebut, penanganan jaringan jalan dan jembatan dilaporkan telah mencapai 100 persen.
Pemulihan akses transportasi menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan terdampak gempa.
Infrastruktur Sumber Daya Air Dipulihkan
Penanganan juga mencakup infrastruktur sumber daya air untuk menjaga keberlanjutan layanan air dan mendukung kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian PU, pemeriksaan fungsi telah dilakukan terhadap dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, dan 15 sumur air baku. Selain itu, penanganan turut meliputi dua embung, empat infrastruktur pengaman pantai, serta dua infrastruktur sungai.
Pemulihan infrastruktur tersebut diperlukan untuk menjaga fungsi pengairan, ketersediaan air baku, dan perlindungan kawasan yang berpotensi terdampak bencana.
Verifikasi Fasilitas Publik Terus Berjalan
Di sektor Cipta Karya, Kementerian PU melanjutkan pemeriksaan terhadap fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dari 93 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak, sebanyak 64 telah diverifikasi. Sementara itu, dari 129 bangunan gedung terdampak, 86 di antaranya telah menjalani verifikasi.
Pada sektor sanitasi, enam dari 10 prasarana terdampak telah diverifikasi. Penanganan di sembilan kawasan strategis juga dilaporkan telah mencapai 100 persen.
Untuk mendukung kebutuhan darurat, Kementerian PU telah mendistribusikan 88 unit dari total 131 unit sarana dan prasarana tanggap darurat. Peralatan tersebut meliputi mobil tangki air, mobil vakum tinja, hidran umum, toilet portabel, tempat tidur darurat, tenda, dan kendaraan pengangkut material.
Di sisi lain, pendataan prasarana strategis mencakup 651 infrastruktur, dengan 644 di antaranya telah diverifikasi. Sebanyak 146 fasilitas telah melalui proses pembersihan, sedangkan 59 lainnya mendapatkan penanganan untuk kerusakan ringan.
Objek yang terdampak meliputi 300 fasilitas peribadatan, 112 fasilitas pendidikan, dan 238 fasilitas kesehatan. Tingkat kerusakan yang bervariasi menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
Kementerian PU melanjutkan upaya pemulihan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, keberlangsungan pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara bertahap.
